SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Yulius Wandagau mendapatkan laporan resmi dari masyarakat hingga tokoh agama terkait peristiwa penyiksaan dan pemukulan terhadap empat orang warga sipil di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 17 Juli 2026.
Keempat korban tersebut adalah Simon Kopeau, Yakob Pogau, Agus Nabelau, dan Yonas Nambagagani yang merupakan seorang pewarta Gereja Katolik. Mereka diduga disiksa oleh aparat TNI.
Yulius menjelaskan, kronologi bermula ketika keempat warga tersebut meminta izin kepada pihak Pos TNI di Jalai untuk masuk ke hutan guna mengumpulkan bahan-bahan ritual adat (tau mbai).
“Setelah memperoleh izin, mereka masuk ke hutan. Akhirnya, sebelum mereka mau ambil alat-alat ritual ini, pas ketemu TNI yang sedang masuk di hutan dan itu jauh dari pos,” ujar Yulius.
Meskipun sudah menjelaskan maksud perjalanan mereka, keempatnya justru ditangkap, dipukul, dan dibawa ke pos untuk diinterogasi. Keluarga yang menunggu di Abundoga merasa resah karena mereka tak kunjung kembali untuk memulai kegiatan doa sore hari.
Keluarga akhirnya membatalkan kegiatan ritual dan bersama para gembala serta pegawai di Jalai melakukan pencarian, hingga menemukan bahwa para korban ditahan di Pos TNI Habema Jalai. Pada tanggal 17 Juli 2026 itu juga warga mendatangi pos tersebut dan para korban akhirnya dipulangkan dalam kondisi babak belur dan diminta menandatangani surat pernyataan.
Rentetan Korban Warga Sipil: Dari Gembala hingga Ibu dan Bayi
Yulius menekankan bahwa kekerasan terhadap warga sipil di Intan Jaya terus berjatuhan. Ia merinci bahwa rangkaian korban ini sudah terjadi sejak Juni hingga awal Juli 2026.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau (baju batik biru) saat ikut menghadiri proses pemakaman Mama Merkiana Duwitau dan bayi-nya yang menjadi korban penembakan. (Foto: Istimewa)
“Masyarakat yang tidak berdosa jadi korban, korban terus sampai tidak selesai-selesai mulai dari bulan Juni sampai tanggal 3 Juli, ini juga beberapa orang masyarakat sipil jadi korban yaitu seorang gembala yang ditembak yaitu Elianus Agimbau kemudian juga Oto Pogau, lalu seorang ibu hamil Mama Merkiana Duwitau dan bayi,” ungkap Yulius.
Ia secara khusus menyoroti insiden tragis yang menimpa seorang ibu yang baru melahirkan.
“Saya mendapatkan informasi waktu tanggal 26, 27 [Juni] di Danggoa dan Balamai terjadi aksi penembakan saat itu seorang ibu yang baru melahirkan namanya Perince Pogau, karena ketakutan saat ada kontak senjata suaminya bawa masuk ke hutan untuk mengungsi demi mencari perlindungan,” ungkap Yulius.
Ketika itu, Perince dalam kondisi kritis, Yulius menjelaskan keluarga sempat melakukan upaya penyelamatan yang dilakukan pada tanggal 3 Juli dengan membawa mama Perince ke rumah sakit.
“Mereka bawa ke rumah sakit sempat dirawat namun tidak tertolong dan pada tanggal 5 Juli Mama Perince meninggal dunia, sehingga keluarga bawa kembali ke Kampung Mbamogo dan dimakamkan pada tanggal 6 Juli. Ini informasi terbaru juga saya baru dapat padahal terjadi sejak tanggal 3 Juli,” jelas Yulius.
Kritik Terhadap Penempatan Pasukan dan Koordinasi
Yulius Wandagau menyoroti pola penempatan pasukan yang dinilai tidak memahami kondisi lapangan. Menurutnya, satuan TNI non organik yang didatangkan langsung dari Jakarta seringkali tidak singgah atau berkoordinasi di tingkat kabupaten.
“Satuan-satuan TNI ini juga mereka langsung dari Jakarta, bukannya mereka tampung di ibu kota kabupaten, tapi ini mereka turun sampai di bandara, dari bandara itu mereka langsung ke kampung-kampung, jalan kaki lagi,” ungkap Yulius.
Ia menegaskan bahwa pimpinan satuan seperti Habema, Rajawali IV dan V, Damai Cartenz, hingga Maleo yang bertugas di Intan Jaya harus mengarahkan anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Salah satu pos TNI di Intan Jaya. (Foto: Dok Yulius Wandagau)
Yulius menekankan pentingnya komunikasi dengan pemerintah daerah karena Bupati, Kapolres, Dandim, Kapolda hingga Gubernur adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman wilayah.
“Ya, kami harap mereka harus koordinasi dengan Pangdam, Kapolda, Kapolres, Bupati, dan Gubernur. Ini penting. Tidak bisa dengan alasan bahwa kami ini diutus langsung dari Presiden, perintah Presiden atau Kapolri atau Panglima, tapi perlu koordinasi, komunikasi dengan pemerintah daerah,” tegas Yulius.
Selain itu, Yulius berharap agar aparat TNI tetap bertahan di pos masing-masing dan tidak memasuki hutan yang menjadi tempat warga mencari nafkah.
“Masyarakat kami di Intan Jaya ini kan mereka mencari nafkah selain ke kebun, mereka juga ke hutan; mereka mencari nafkah, berburu kuskus, kemudian mencari rotan, kayu bakar, papan, dan buah pandan. Mereka selalu rutin lakukan itu turun-temurun di hutan,” kata Yulius.
Ia menambahkan, jika aparat melakukan penyisiran terhadap TPN-OPM, mereka harus mematuhi peta operasional sesuai SOP dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak bersalah.
Seruan Tegas Kepada TPN OPM
Dalam kesempatan tersebut, Yulius juga memberikan pesan khusus kepada pimpinan TPN-OPM agar mereka jauh dari masyarakat sipil dalam konflik. Ia meminta agar TPN-OPM menjauhkan diri dari ruang publik yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari dan janga membaur dengan masyarakat.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulis Wandagau saat melihat kondisi mobil pastoran yang ditembaki di Titigi, Kabupaten Intan Jaya beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)
“Kemudian bagi TPN-OPM juga kami harap terutama terhadap pimpinan mereka, mohon supaya mereka jauh dari pemukiman warga, dari gereja, sekolah; mereka harus cari tempat yang jauh dari aktivitas masyarakat. Jadi, kami harap supaya mereka harus cari tempat yang jauh dari masyarakat,” ujar Yulius.
Ajakan Kolaborasi untuk Menghentikan Kekerasan
Yulius menegaskan perlunya langkah nyata melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
“Kemudian harapan berikutnya bagusnya kita bersama-sama perlu bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini, Bupati, DPR, kemudian dengan pemerintah provinsi, MRP, dan DPRPT kita kolaborasi melibatkan tokoh masyarakat, tokoh gereja,” ujar Yulius.
Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau saat meninjau salah satu lokasi konflik bersenjata di Intan Jaya yang mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban. (Foto: Istimewa)
Ia menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan haruslah fokus pada penyampaian data korban secara langsung kepada pihak pengambil kebijakan tertinggi.
“Kita bicara, tidak di sini, tapi bagaimana kita menyerahkan data-data itu, kita bertemu Kapolri, Panglima TNI, dan juga Presiden sebagai Panglima tertinggi, kita ketemu. Kalau kita tidak melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, ini akan terjadi terus dan pemerintah daerah juga tidak bisa bicara masalah korban ini. Jadi saya harap pemerintah, ayo mari kita kolaborasi dan kita ketemu pemerintah pusat bagaimana supaya menghentikan kekerasan ini,” pungkasnya.
