SASAGUPAPUA.COM, TIMIKA – Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kabupaten Boven Digoel atas nama Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024. Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin (24/2/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung 1, MK.
“Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024,” ucap Suhartoyo.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur disebutkan bahwa terhadap pemenuhan syarat formil yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU 10/2016 Mahkamah telah memeriksa bukti berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 95/SK/HK/06/2024/PN.Mrk. bertanggal 11 Juni 2024, yang diterbitkan Pengadilan Negeri Merauke. Dalam surat tersebut tertera keterangan mengenai Petrus yaitu “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Namun demikian, menurut Mahkamah, jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Pengadilan, pemohon surat keterangan yang pernah melakukan tindak pidana militer mengajukan permohonan surat keterangan kepada pengadilan militer di dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon atau ke pengadilan militer yang menjatuhkan putusan. Sehingga, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana Petrus seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Militer bukan Pengadilan Negeri.
“Perkara pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba adalah wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut lingkungan peradilan militer, sehingga Pengadilan Militer yang memiliki data mengenai putusan perkara Petrus Ricolombus Omba,” tegas Ridwan.
Atas dasar fakta tersebut di atas, Mahkamah kemudian menilai bahwa status hukum Petrus Ricolombus Omba adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2005. Pada saat yang bersamaan, Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke yang diajukan Petrus Ricolombus Omba menurut Mahkamah tidak valid.
“Menurut Mahkamah surat keterangan demikian tidak valid dan tidak sesuai dengan status atau riwayat hukum Petrus Ricolombus Omba yang sebenarnya,” tegas Ridwan.
Belum Diketahui Masyarakat
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa status hukum Petrus Ricolombus Omba belum diketahui secara luas oleh masyarakat Kabupaten Boven Digoel. Bahkan dalam persidangan di Mahkamah, LO Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Heronimus Anu mengakui baru mengetahui status hukum Petrus Ricolombus Omba sebagai mantan terpidana pada saat yang bersangkutan hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel Tahun 2024, walaupun Heronimus Anu sudah lama mengenal Petrus Ricolombus Omba sebagai anggota DPRD Boven Digoel. Demikian juga Termohon Johana Maria Ivone Anggawen (Koordinator Divisi Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel) dan Helda Richarda Ambay (Koordinator Divisi KPU Provinsi Papua Selatan merangkap Korwil Boven Digoel) baru mengetahui antara tanggal 12-13 September 2024 terkait adanya Putusan Pengadilan Militer yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Petrus Ricolombus Omba.
Tidak Jujur
Selain itu, Ridwan juga menuturkan bahwa Petrus Ricolus Omba tidak mengisi keterangan diri sebagai mantan terpidana pada aplikasi SILON. Sehingga, Mahkamah dalam hal ini menemukan adanya intensi/niat ketidakjujuran berupa tindakan meminta Surat Keterangan kepada pengadilan yang dalam batas penalaran wajar tidak mengetahui atau setidaknya tidak mempunyai data terkait dengan status mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba.
“Petrus Ricolombus Omba memiliki intensi/niat yang kuat menutupi status hukumnya sebagai mantan terpidana. Mahkamah menilai terdapat intensi, niat, atau sikap batin dari Petrus Ricolombus Omba untuk tidak secara jujur mengakui dirinya sebagai mantan narapidana, karena yang bersangkutan melalui tim-nya telah dengan sadar mengajukan dokumen resmi yang menyatakan Petrus Ricolombus Omba tidak pernah dipidana,” ucap Ridwan.
Ridwan akhirnya menegeaskan bahwa dalam proses pemeriksaan untuk pembuatan surat keterangan, Petrus Ricolombus Omba seharusnya secara terbuka menginformasikan status hukumnya yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer sehingga petugas akan membuat Surat Keterangan sesuai keadaan sebenarnya, atau setidaknya petugas pengadilan I negeri akan mengarahkan kepada pemohon surat keterangan mengenai pengadilan mana yang seharusnya didatangi Pihak Terkait I untuk mengajukan permohonan surat keterangan. Termasuk dalam konteks aplikasi SILON, Mahkamah Ridwan menegaskan bahwa Petrus Ricolombus Omba harusnya secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana sekalipun dalam aplikasi SILON memang tidak tersedia kolom pilihan jenis perbuatan/tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon.
“Terlepas dari ketiadaan kolom pilihan dimaksud, apabila diletakkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b angka 2 UU 10/2016, sebagai mantan terpidana Petrus Ricolombus Omba harusnya secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi SILON dengan menyatakan sebagai mantan terpidana,” tegas Ridwan.
Sumber: Humas MK
