SASAGUPAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung LPP RRI Nabire pada Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini menjadi momentum strategis bagi jajaran pemerintah daerah untuk memastikan arah pembangunan bergerak secara terpadu, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat Sekda dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K), MH, Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan, melainkan langkah krusial dalam menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah daerah.
“Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengusung tema pembangunan spesifik yaitu “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah.” Tema tersebut dipilih karena relevan dengan kebutuhan mendesak saat ini, di mana pembangunan harus berakar pada potensi unggulan daerah, baik dari sektor sumber daya alam, kearifan lokal, maupun kekuatan sosial budaya,”ujar Gubernur.
Melalui tema ini, pemerintah berkomitmen menggerakkan roda ekonomi dari bawah sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat lokal sekaligus meningkatkan posisi tawar Papua Tengah di tingkat nasional.
Gubernur juga menyampaikan refleksi jujur mengenai tantangan besar yang masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, kesenjangan pembangunan antardaerah, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
“Meski demikian, optimisme tetap terjaga berkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan semangat gotong royong masyarakat yang kuat,”ucapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur menekankan lima instruksi utama kepada seluruh perangkat daerah. Setiap program kerja diwajibkan berorientasi sepenuhnya pada hasil nyata (outcome) dan bukan sekadar pemenuhan penyerapan anggaran.
“Perencanaan juga harus berpijak pada data yang akurat agar kebijakan tepat sasaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota demi menghindari tumpang tindih program,”jelasnya.
Selain itu, gubernur berharap, inovasi daerah harus dipacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana setiap kebijakan wajib memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga melalui forum ini menghasilkan rumusan program yang selaras dengan prioritas daerah dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Partisipasi aktif dari seluruh peserta diharapkan tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi melahirkan komitmen bersama untuk mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,”tutupnya.
