SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Solidaritas Mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia (SMI-KP) asal Paniai menggelar seminar kritis untuk membedah dampak Daerah Otonomi Baru (DOB) di Asrama Paniai yang berada di Kabupaten Nabire, Papua setengah Kamis (7/5/2026). Seminar bertajuk “Dampak DOB di Kabupaten Paniai dalam Kepentingan Investasi, Militer, dan Transmigrasi” ini menghadirkan Koordinator Grup Aksi Papua Amnesty Internasional Indonesia, Pigai Wegobi M, sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Pigai Wegobi menjelaskan ide pemekaran wilayah yang muncul saat ini terkesan dipaksakan dari atas ke bawah tanpa melibatkan aspirasi masyarakat adat di akar rumput. Ia menilai kebijakan ini justru menjadi pintu masuk bagi perluasan kekuatan militer dan eksploitasi investasi yang mengancam ruang hidup Orang Asli Papua (OAP).
“Kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh kawan-kawan mahasiswa pelajar terkait isu pemekaran di DOB, investasi, dan militerisme. Terkait topik itu, saya lebih mengarahkan seminar untuk membedah tentang munculnya ide itu yang di baliknya pasti akan ada pembukaan atau kehadiran militer, juga tentu saja investasi dan distribusi penduduk yang masuk ke sana,” ujar Pigai Wegobi saat diwawancarai usai kegiatan.
Ia menyoroti banyak narasi penolakan dari masyarakat yang seharusnya tidak diabaikan oleh pemerintah.
Menurutnya, pemekaran daerah seringkali hanya menjadi rekayasa politik untuk memperluas jaringan keamanan yang justru berisiko memicu konflik bersenjata, berkaca pada situasi yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Papua pasca-pemekaran.
“Ide pemekaran itu harusnya lahir dari akar rumput sebagai konstituen yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politik. Rakyat tidak perlu didikte atau diarahkan menurut pemikiran subjektif dari empuknya kekuasaan pemerintah hari ini. DOB juga menjadi alat fasilitas yang memungkinkan aksesibilitas bagi kepentingan investasi bermodal besar untuk mengendalikan pasar dan ekonomi, sementara masyarakat sipil tetap terabaikan tanpa kepastian perlindungan hukum,” tegasnya.
Pigai juga menambahkan DOB berpotensi mengubah demografi wilayah melalui arus penduduk dari luar yang memiliki latar belakang pendidikan dan modal kuat, sehingga berisiko meminggirkan penduduk lokal. Ia mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada penyelesaian konflik dengan pendekatan humanis daripada terus mendorong pemekaran yang belum teruji secara riset dan data riil di lapangan.
“DOB yang muncul ini benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara riset berbasis data dari akar rumput, maka patut dicurigai ada alasan lain di baliknya. Seharusnya ada upaya penyelesaian konflik dan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat agar mereka terlindungi dari praktik-praktik yang mencampakkan mereka dalam kemiskinan,” pungkas Pigai.
