SASAGUPAPUA.COM, Papua Tengah – Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, Mahasiswa Puncak dan Puncak Jaya se-Indonesia, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) resmi mengadukan kasus tragedi “Kemburu Berdarah” ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta Pusat.
Pengaduan yang dilakukan pada Rabu (10/6/2026) pukul 14.00 WIB ini membawa laporan krusial mengenai dampak fatal operasi militer yang dilancarkan oleh TNI Satuan Tugas (Satgas) Habema di wilayah Kemburu pada 14 Mei 2026 lalu.
Berdasarkan data investigasi lapangan, operasi militer tersebut telah menewaskan empat orang perempuan dan lima anak-anak, sementara satu perempuan lainnya hingga kini dinyatakan hilang.
Dampak konflik yang meluas juga memaksa sebanyak 14.166 jiwa warga sipil angkat kaki dari kampung halaman mereka untuk mengungsi ke berbagai wilayah aman di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nabire, Mimika, hingga Jayapura.
Direktur YLBH Desk Papua, Emanuel Gobay, mengatakan operasi militer yang menyasar pemukiman warga sipil di Kemburu berlangsung secara brutal dan tidak berperikemanusiaan.
“Wilayah domestik masyarakat sipil justru menjadi target penyerangan, padahal dalam situasi konflik seperti di Puncak, mayoritas korban kekerasan yang paling rentan adalah kelompok perempuan dan anak-anak” ungkapnya
Gobay mendesak agar seluruh pihak yang berkompeten segera turun tangan guna memenuhi hak-hak dasar para pengungsi, terutama kebutuhan mendesak akan sandang, pangan, dan papan.
Ia juga menyoroti urgensi pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan, karena jika terus dibiarkan tanpa penanganan serius dari pemerintah daerah, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak, akan meningkat tajam.
Dalam audiensi di ruang pengaduan, Ketua Tim Investigasi, Mis Murib, memperkuat laporan tersebut dengan memaparkan peta pergerakan pasukan melalui layar monitor guna memperlihatkan rute operasi militer.
“Berdasarkan temuan di lapangan, Satgas Habema diduga melakukan mobilisasi rahasia pada malam hari dari arah Kota Sinak,” ungkap Mis.
Mis menjelaskan, gerakan ini terdeteksi oleh warga setempat setelah mereka menemukan jejak-jejak kaki yang berlumuran lumpur di sepanjang jalan nigilome hingga jigunggi.
Dikatakan pasukan tersebut bergerak melewati Kampung Nigilome hingga Kumikomi, sebelum akhirnya melancarkan serangan brutal di Kampung Tenoti serta lima kampung di sekitarnya yang memicu pengungsian massal hingga saat ini.
Laporan pengaduan dan bukti-bukti lapangan ini diterima langsung oleh Irwan Setiawan selaku Komisioner Bidang Pengaduan Komnas Perempuan.
Irwandi juga mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan dugaan pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Sesuai dengan mandat Perpres No. 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait agar kasus ini diusut tuntas.
“Penanganan laporan ini akan segera melewati beberapa tahapan prosedural, mulai dari klarifikasi, verifikasi lapangan, hingga perumusan rekomendasi formal” tegasnya.
Irwan menegaskan bahwa fokus utama dari langkah hukum ini adalah menjamin akses keadilan bagi seluruh korban dan keselamatan para pengungsi.
Rekomendasi resmi dari Komnas Perempuan nantinya tidak hanya akan dilayangkan kepada Panglima TNI dan Kapolri mengingat adanya dugaan keterlibatan aparat Brimob di lapangan, tetapi juga akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Melalui momentum pengaduan ini, Tim Investigasi bersama LBH dan mahasiswa menyampaikan seruan tegas kepada Pemerintah Pusat agar segera menarik seluruh pasukan militer dari wilayah Kabupaten Puncak, memecat serta mengadili para pelaku secara terbuka, serta bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak-hak dasar warga sipil Papua yang terdampak konflik.
